JAKARTA – Petisi Warga DKI Jakarta Antikorupsi menyelenggarakan aksi demonstrasi di dalam Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap perkara dugaan korupsi e-KTP kemudian pengadaan alat kondisi tubuh (alkes) di area Provinsi Banten.
Ketua Petisi Warga Ibukota Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua persoalan hukum yang disebutkan menyeret nama calon gubernur juga duta gubernur Jakarta. “Kami mengajukan permohonan untuk KPK untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap skandal persoalan hukum dugaan persoalan hukum yang melibatkan Pramono Anung pada skandal perkara e-KTP,” kata Hasan di area Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, persoalan hukum pengadaan proyek alat kondisi tubuh di tempat Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua persoalan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya sudah bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan hambatan Pramono Anung kemudian Rano Karno itu bukan ada kepastian hukum yang digunakan pada akhirnya sanggup mengakibatkan ramalan yang digunakan tidak ada jelas pada ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang dimaksud merupakan pihak yang tersebut bersih dari korupsi. “Terbukti mereka sudah ada menjabat di dalam pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
