JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum juga HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah pada menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang tersebut dikaitkan lalu dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan perkara yang dimaksud telah lama sekali dan juga berlarut-larut. Publik sudah ada meninjau tahapan drama demi drama yang terjadi lalu tiada kunjung ada satu langkah yang mana tegas atau definitif yang dimaksud kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno diambil Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 telah dilakukan usai juga PDIP telah lama melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, sejumlah gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif pada jalan-jalan protokol di tempat Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dilaksanakan dalam medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng juga seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian bukan membayangkan bahwa tindakan hukum ini tak bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, beliau berharap agar persoalan hukum seperti itu sanggup dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan juga dijalankan dengan prinsip yang dimaksud baik.
