JAKARTA – pemerintahan Indonesia merancang Sistem Data Geospasial yang kuat, akurat, dan juga akuntabel untuk mengupayakan target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih tinggi cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan lalu Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu terhadap Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di dalam Paviliun Indonesia pada Kongres Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di tempat Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan serta pengaplikasian lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu memulai pembangunan sistem monitoring kemudian reporting yang dimaksud kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, kemudian data deforestasi juga degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan sudah pernah memulai pembangunan SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang digunakan merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP menjalankan 102 informasi geospasial tematik yang mana diperoleh dari berbagai sumber, juga dilengkapi perangkat keamanan juga kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang dimaksud aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengetahuan Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang tersebut juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan menyatakan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk memperkuat perencanaan serta pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
