JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang tersebut dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) dan juga anggota Global Plastics Alliance (GPA) menghadirkan menyepakati perjanjian ambisius lalu dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan juga daur ulang.
Pada sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang tersebut akan dimulai pada Senin, (25/11) dalam Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa orang topik penting, termasuk model yang dimaksud akan digunakan instrumen hukum internasional yang dimaksud mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC serta GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang mana menghormati keperluan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja bersatu untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang mana sangat berbeda kemudian membutuhkan solusi yang tersebut berbeda pula.
“Pendekatan global yang tersebut seragam terhadap kebijakan kemudian regulasi tiada akan berhasil. Oleh lantaran itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara dan juga wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang tersebut paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang tersebut tepat antara kewajiban global dan juga langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga mereka itu dapat menerapkan solusi yang tersebut disesuaikan dengan kondisi mereka secara efektif.
Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang mana menggunakan plastik dalam tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai materi baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk unsur mentah plastik sirkular. Rencana yang dimaksud harus mempunyai elemen-elemen umum juga persyaratan pelaporan yang mana meyakinkan akuntabilitas negara pada melacak kemajuan dan juga menciptakan sinyal permintaan untuk mengupayakan pembangunan ekonomi di pengumpulan, pemilahan, lalu daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di tempat Global Plastics Alliance Edi Rivai menyatakan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di tempat mana semua program plastik digunakan kembali, didaur ulang, juga dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi kesulitan sampah plastik.
“Transisi menuju sektor ekonomi sirkular akan mengempiskan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, mengupayakan perkembangan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan kerja, khususnya di tempat negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah dan juga daur ulang yang mana kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pada merancang sirkularitas pada seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang bertanggung jawab kemudian mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang tersebut sesuai dengan keinginan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
