JAKARTA – otoritas masih mengkaji kebijakan harga jual gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor bidang lalu ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang menginginkan subsidi dihapus, walau gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan nilai gas alam di tempat di negeri, baik yang mana untuk bidang maupun untuk rakyat. Sebab, tarif gas Indonesia pada waktu ini telah terlalu tinggi, apabila jika dibandingkan dengan tarif gas alam internasional yang tersebut cuma USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas di dalam Aceh yang mana sangat lebih tinggi besar 18 kali lipat dari yang mana di dalam hasilkan di tempat Arab Saudi. Seharusnya tarif gas alam dalam Indonesia mirip dengan yang tersebut dalam berlakukan di area Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan tarif gas lapangan usaha yang mana disubsidi hanya saja untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan juga sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tidak ada mendapatkan subsidi mayoritas barang sektor adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal lalu tinggi sekali harganya, bandingkan dengan tarif gas bidang di tempat Malaya yang dimaksud sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, tarif gas lapangan usaha dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU lalu harga jual gas lapangan usaha pada Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana lapangan usaha kita bisa saja bersaing pada domestik maupun internasional jikalau tarif gas alam untuk bidang di tempat Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi pada sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila harga jual subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka biaya pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian pada Indonesia dan juga biaya beras yang dimaksud ketika ini sudah ada sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat jauh tambahan mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk bukan mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan harga jual gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa saja turun menjadi identik dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga harga jual barang bidang akan diskon serta daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih tinggi meningkatkan iklim usaha sektor yang ada di area Indonesia sehingga tidaklah gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang digunakan dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan lapangan usaha di area negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga perekonomian menjadi bertambah 8% sesuai target yang tersebut diinginkan Presiden Prabowo.
