Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Wadah Kebangsaan: TNI AL berhadapan dengan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Wadah Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidaklah buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono bukan berdasar juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang tersebut selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut kemudian publik nelayan.
“Tindakan TNI AL dengan penduduk nelayan dijalankan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto kemudian sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Mingguan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak penduduk nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya sekali menjalankan tugas negara, bukanlah bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara pada laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian dan juga penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan berpartisipasi pada patroli keamanan laut guna mengurangi berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, serta terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di tempat Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang tersebut dijalankan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden serta menjadi wujud pengamalan tugas mereka untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony menyalahkan keras Menteri Trenggono yang dianggap tidaklah memahami tugas juga fungsi TNI AL juga memproduksi pernyataan yang tersebut memunculkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana lalu memahami tempat juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini semata-mata akan memicu polemik juga mengurangi kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan lalu Perikanan yang mana dinilai banyak mengeluarkan pernyataan kontroversial dan juga menimbulkan gaduh.
