JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik juga Security (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di dalam sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang disebutkan bisa jadi diterapkan di tempat Indonesia.
Hal yang disebutkan disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di dalam Gedung Merah Putih KPK, Hari Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terjadi terbukti mampu pada pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh pada Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam di melakukan deteksi pola korupsi yang dimaksud rutin digunakan, sehingga dapat dijalankan policy review untuk menghentikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan struktural digital di reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi kemudian memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, juga akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga diadakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih banyak mudah. “Pengawasan penyelenggaraan anggaran akan tambahan mudah kemudian mengempiskan prospek terjadinya manipulasi,” ucapnya.
