JAKARTA – DPR turut terkena pemotongan anggaran sebagai respons melawan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja di pelaksanaan APBN lalu APBD 2025. Potongan anggaran DPR sebesar Rp600 miliar.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui anggaran DPR turut terkena efisinesi seperti kementerian lalu lembaga lain. “Iya DPR pun diberlakukan identik persoalan anggaran yang mana harus diefisiensi,” kata Indra pada waktu dihubungi, Rabu (12/2/2025).
Adapun anggaran DPR yang mana terkena efisiensi sekitar Rp600 miliar dari pagu anggaran Rp6,6 triliun. “Sekitar Rp600 miliar (anggaran DPR terkena efisiensi),” tutur Indra.
Kendati adanya efisiensi, ia menyampaikan, DPR telah dilakukan melakukan penghematan operasional. Salah satunya, kata dia, pembatasa listrik, pengaplikasian air juga telepon.
“Untuk operasional mulai bulan lalu kami telah buat edaran pembatasan 2 persoalan listrik di dalam di malam hari hari, pengunaan air juga telepon. Juga pembatasan perjalanan dinas untuk hal-hal yang dimaksud sangat penting. Belanja ATK juga dikurangi,” kata Indra.
