INFO NASIONAL – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi (Kemendikbudristek) telah lama menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan lalu Penanganan Kekerasan di dalam Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini bermetamorfosis menjadi landasan penting pada menciptakan lingkungan belajar yang mana aman, nyaman, serta inklusif bagi semua kontestan didik.
Salah satu aspek krusial dari Permendikbudristek PPKSP adalah pembentukan Tim Pencegahan serta Penanganan Kekerasan (TPPK) di masing-masing satuan pendidikan. Sejak peluncuran regulasi ini pada 8 Agustus 2023, tercatat bahwa hingga 10 Oktober 2023, berjumlah 404.956 satuan sekolah (93,71 persen) sudah pernah membentuk TPPK. Selain itu, pemerintah tempat juga berperan berpartisipasi dengan membentuk Satuan Pekerjaan (Satgas) PPKSP, dalam mana 27 satgas provinsi (71,05 persen) dan juga 441 satgas kabupaten/kota (85,79 persen) telah lama terbentuk.
“Pembentukan TPPK dan juga Satgas berubah menjadi langkah awal yang mana sangat baik di upaya pencegahan juga penanganan kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Setelah ini, perjuangan pada menghindari dan juga menangani kekerasan berubah jadi tugas berkelanjutan yang digunakan akan bersama-sama kita tempuh,” dikatakan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, beberapa waktu lalu.
Pembentukan Satgas PPKSP oleh pemerintah wilayah juga TPPK oleh satuan institusi belajar menjamin adanya respons cepat di penanganan insiden kekerasan yang mana kemungkinan besar terjadi. Peran efektif seluruh lingkungan lembaga pendidikan di pencegahan lalu penanganan kekerasan sangat penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dimaksud aman, nyaman, dan juga inklusif.
Sri Lestari, Kepala Sekolah SMPN 1 Bintan, Kepulauan Riau, berbagi praktik baik keterlibatan komunikasi sebaya melalui kampanye dan juga aksi nyata PPKSP. “Dampaknya besar, yaitu keterbukaan dan juga keberanian untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kekerasan. Prinsip tutor sebaya pada menginformasikan suatu pembelajaran mampu memberikan kenyamanan kemudian pemahaman yang cepat terhadap siswa,” ungkapnya.
Namun, pembentukan TPPK serta Satgas PPKSP semata tidak ada cukup. Menguatkan kapasitas semua pihak yang mana terlibat menjadi kunci penting pada implementasi satuan institusi belajar yang mana bebas dari kekerasan. Melalui Sistem Merdeka Mengajar (PMM), para pendidik dapat mengakses beraneka modul terkait pencegahan kekerasan, di antaranya di dalamnya pencegahan perundungan, kekerasan seksual, lalu intoleransi, yang tersebut telah terjadi diakses oleh sekitar 1 jt guru untuk pembelajaran mandiri.
Sejak tahun 2023, Kemendikbudristek juga sudah pernah melibatkan fasilitator nasional dan juga fasilitator tempat dari bermacam latar belakang untuk melakukan pelatihan menggunakan modul pencegahan dan juga penanganan kekerasan. Pembinaan ini diselenggarakan sama-sama dengan Dinas Pendidikan juga bermacam organisasi atau komunitas yang mana berkaitan dengan pemeliharaan anak.
Pada tahun 2024, Kemendikbudristek juga akan melaksanakan peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan ke lingkungan satuan institusi belajar untuk Satuan Tugas juga perwakilan TPPK dari seluruh wilayah di dalam Indonesia, dengan melibatkan UPT Kemendikbudristek, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan juga Anak (UPTD PPA), dan juga jaringan masyarakat sipil pada bidang proteksi anak serta kebinekaan sebagai fasilitator.
Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Bolaang Mongondow Selatan, Rante Hattani, menyampaikan bahwa kebijakan PPKSP tidaklah semata-mata sekadar membentuk TPPK ataupun Satgas, tetapi juga untuk mencapai inovasi paradigma yang dimaksud nyata pada lingkungan pemerintah wilayah atau sekolah. “Melihat ke belakang sebelum adanya kebijakan PPKSP, iklim keamanan sekolah di dalam Rapor Pendidikan tempat kami memang benar pada kategori waspada. Tapi semangat kami terbayar dengan terlaksananya kebijakan PPKSP serta dukungan tata kelola yang tersebut baik, sehingga terlihat inovasi paradigma yang nyata di dalam lingkungan Pemda atau sekolah. Rapor sekolah tempat kami pun telah lama berubah bermetamorfosis menjadi warna hijau,” ujar Rante.
Kemendikbudristek telah terjadi menjalin kerja mirip implementasi Permendikbudristek PPKSP sama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), Komisi Perlindungan Anak Indonesi (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Orang (Komnas HAM), juga Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas). Hal ini bertujuan agar acara pencegahan juga penanganan kekerasan dapat dilaksanakan secara komprehensif untuk menciptakan suasana belajar yang tersebut inklusif, berkebinekaan, juga aman, demi mengupayakan pembelajaran yang tersebut optimal.
Berkolaborasi dengan UNICEF, Kemendikbudristek juga menyelenggarakan acara anti perundungan “Roots” yang tersebut sudah dilaksanakan sejak 2021. Proyek yang digunakan menyasar guru lalu siswa SMP, SMA, lalu SMK ini memberikan keterampilan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan juga menangani kekerasan ke lingkungan pendidikan. Hingga 2024, inisiatif ini sudah menjangkau lebih banyak dari 33.777 satuan sekolah di 509 kabupaten/kota di 38 provinsi.
Survei situasi perundungan yang mana berlangsung melalui media U-Report dari UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 42 persen partisipan didik menyatakan acara Roots memberikan inovasi positif bagi lingkungan sekolahnya. Selain itu, 32 persen kontestan didik merasa bahwa perundungan sudah pernah berkurang pasca adanya intervensi kegiatan Roots.
Masayu Mutia Maharani Mufti, salah satu siswa yang mana berubah jadi Agen Perubahan Roots dari Banten, menceritakan pengalamannya mengawasi dampak penerapan acara ini di sekolahnya. “Setelah mengikuti acara Roots, saya sadar untuk menangani kemudian mengurangi kekerasan pada di sekolah harus dijalankan bersatu dengan teman-teman yang mana lain. Dengan saling membantu, hasil yang didapatkan akan lebih banyak efektif. Saya juga sadar bahwa murid yang digunakan melanggar peraturan sekolah atau bermetamorfosis menjadi pelaku bullying juga layak diberi arahan untuk menjadi tambahan baik lagi,” ujarnya.
Menyadari pentingnya lembaga pendidikan yang aman, Kemendikbudristek juga menyediakan jalur pengaduan yang dimaksud sederhana diakses melalui kemdikbud.lapor.go.id. Kanal ini memungkinkan siswa, pemukim tua, dan juga warga untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mana terjadi di sekolah. Kemendikbudristek juga sudah pernah menyediakan Portal PPKSP untuk beraneka konten edukasi, di antaranya video dan juga poster pencegahan kekerasan, yang digunakan dapat digunakan di pembelajaran pada kelas.
Kepala Pusat Penguasaan Karakter (Kapuspeka), Rusprita Putri Utami, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di implementasi Rencana Pencegahan lalu Penanganan Kekerasan dalam Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Ia menyampaikan bahwa inisiatif ini tak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh pihak terkait.
“Dalam upaya ini, kami tentunya tiada bisa saja berpindah sendiri. Kami selalu berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang tersebut menekankan pentingnya Tri Pusat Pendidikan pada membentuk karakter anak-anak kita,” kata Rusprita.(*)
Artikel ini disadur dari Kemendikbudristek Wujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif
