JAKARTA – Keterlibatan berpartisipasi Indonesia di organisasi dunia, seperti BRICS , Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD ) kecuali North Atlantic Treaty Organization (NATO), dipandang perlu. Aksi ini untuk menguatkan peran Indonesia pada menyusun regulasi lalu norma yang dimaksud berdampak dengan segera bagi perekonomian serta kebijakan pemerintah di dalam banyak negara.
Terbaru, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, organisasi yang dimaksud dibentuk oleh oleh Brasil, Rusia, India, serta China pada 2009, lalu ditambah Afrika Selatan setahun setelahnya.Indonesia juga ingin bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi internasional yang dimaksud berfokus pada pembangunan perekonomian juga kerja serupa antar negara.
Keinginan RI masuk pada beberapa jumlah organisasi dunia disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard pada diskusi Ikatan Alumni University of Birmingham (IA-UB), DKI Jakarta Selatan, Akhir Pekan (16/2/2025).
“Saya tuh bilang kalau dapat Indonesia tuh ada di area seluruh organisasi internasional yang dimaksud ada pada dunia, kenapa? Karena tugas OECD they’re making norms, they’re making regulation,” ujar Febrian ketika ditemui di dalam lokasi.
Kepentingan nasional agak sulit diakomodir bila Indonesia tak terlibat di dalam dalamnya. Febrian menyebut, kata-kata Indonesia berpotensi bukan didengar pada waktu regulasi disusun.
Kalau kita bukan ada disana berarti pernyataan itu tiada didengarkan, kita tidak ada ada pada saatnya merekan bikin norms, bikin regulation. Nah itu sebabnya kita harus masuk, termasuk apapun itu kalau kita bisa, kecuali NATO ya pasti gak bisa jadi oleh sebab itu aliansi pertahanan tuh udah dilarang pada Undang-undang dasar 1945, itu koridor kita,” paparnya.
Febrian mencontohkan, aturan main alias rules of the game BRICS telah disusun sebelumnya, namun ketika Indonesia masuk sebagai anggota penuh sejak Januari 2025 lalu, pemerintah masih memverifikasi kepentingan nasional bisa jadi terwadai di regulasi.
“Nah, contoh perihal BRICS telah ada 20 tahun, berarti dia bikin rules of the game sudah ada ada, begitu kita masuk then first challenge adalah bagaimana kita bisa jadi menegaskan kepentingan nasional kita dapat terwadai oleh rules of the game dari BRICS yang sudah ada 20 tahun yang ada,” beber dia.
“Kemudian yang mana kedua bagaimana kita sanggup meyakinkan bahwa keanggotaan kita ini mampu memberikan nilai tambah kita, pada pada waktu kita masuk OECD, jadi OECD ini bagaimanapun juga secara rules and regulation kita harus sama,” lanjut Febrian.
