JAKARTA – Sistem layanan kemampuan fisik di satu dekade era pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengalami perubahan fundamental yang digunakan pesat, khususnya pasca-Pandemi Covid-19. otoritas terus belajar juga melakukan pembenahan sistem kemampuan fisik nasional sehingga tiada lagi bingung menghadapi gempuran pandemi pada masa depan.
Pembenahan layanan kondisi tubuh sudah ada pada awal pemerintahan Jokowi, salah satunya melalui acara Keamanan Bidang Kesehatan Nasional (JKN) sebagai mandatory dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Garansi Sosial Nasional (SJSN). Sementara, Kartu Indonesia Seimbang (KIS) merupakan bagian dari inisiatif JKN, diperuntukkan khusus bagi penduduk tidaklah mampu yang digunakan iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
KIS yang diresmikan pada 3 November 2014 merupakan wujud inisiatif Indonesia Optimal di area bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Rencana ini bertujuan menjamin kemudian menegaskan warga kurang mampu untuk mendapat kegunaan pelayanan kebugaran seperti yang dilaksanakan melalui Pemastian Aspek Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Selain itu, ada perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) termasuk Penyandang Permasalahan Kemakmuran Sosial (PMKS) serta Bayi Baru Lahir. Selanjutnya, memberikan tambahan khasiat berbentuk layanan preventif, promotif, juga deteksi dini dilaksanakan lebih lanjut intensif dan juga terintegrasi.
Tenaga kondisi tubuh melakukan penanganan lanjutan pada bayi baru lahir dalam Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUP dr. Tajuddin Chalid, Makassar, Hari Jumat (9/7/2021). Bagi ibu yang mana terdaftar di partisipan JKN KIS/BPJS Kesejahteraan bukan akan dikenakan biaya persalinan. Bayi yang dimaksud baru lahir akan terdaftar secara otomatis sebagai kontestan BPJS Kesehatan. Biaya penanganan lanjutan pada bayi pun gratis. Foto/Dok SINDOnews
Kehadiran JKN-KIS pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 mengakibatkan angin segar bagi pelayanan kondisi tubuh dalam seluruh lapisan publik hingga ke pelosok Tanah Air. JKN-KIS juga menjadi titik sentral dari pelayanan kemampuan fisik agar menjamin seluruh warga Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan, yang digunakan lebih tinggi mengutamakan pada pencegahan daripada pengobatan. Apalagi, publik membutuhkan jaminan kondisi tubuh sejak dini lantaran bukan tahu kapan akan mengalami sakit.
Dari data Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan sebagai badan pelopor JKN-KIS, per 1 September 2024 total kepesertaan JKN sudah pernah mencapai 98,67% atau 277.000.312 jiwa. Sementara, data distribusi KIS per Desember 2023 sebanyak 115.032.415 jiwa. Angka cakupan jaminan kondisi tubuh ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 100 persen. Artinya, seluruh publik Indonesia akan mendapat jaminan kesehatan.
Selain itu, pada waktu ini BPJS Aspek Kesehatan juga telah lama bekerja identik dengan 23.295 Fasilitas Aspek Kesehatan Level Pertama (FKTP) serta 3.140 Fasilitas Kesejahteraan Rujukan Level Lanjutan (FKRTL) di area seluruh Indonesia. Dengan begitu, publik akan semakin mudah untuk mengakses layanan kesehatan.
