Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Saat 21.30 Waktu Indonesia Barat di dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Angka ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen telah ditandatangani lebih lanjut dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan bergabung mengerek biaya barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan barang-barang keinginan pokok tak kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang tersebut dianggap premium masih masih berjalan.
Ditambah institusi belajar serta kemampuan fisik juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar kegiatan ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen dalam berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai sektor Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila tiada ingin daya beli publik kemudian pertumbuhan perekonomian makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah terjadi memperhitungkan dengan matang rencana juga dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, peningkatan ekonomi akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang digunakan disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu mengenai PPN 12 persen kemudian kemungkinan bisa saja ditunda atau tidak, eksklusif di dalam One On One Sindonews TV, Hari Jumat 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
