JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Sektor Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi tindakan WTO terkait gugatan Indonesia dalam bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang tersebut meraih kemenangan gugatan Indonesia di area WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan kebijakan pemerintah Uni Eropa di sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Hal ini preseden bagus bagi Indonesia apabila kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) melawan minyak sawit kemudian biofuel berbasis vegetasi sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pemakaian komponen dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar di dalam dunia.
Djumala yang mana pernah bertugas di area PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional di area WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tidaklah memenuhi standar kebugaran dikarenakan kadar lemak kemudian kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tidak ada memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang dimaksud bukanlah semata lantaran alasan kondisi tubuh dan juga lingkungan hidup. “Tapi, lebih banyak penting dari itu, kebijakan UE lebih banyak bermotifkan kebijakan pemerintah perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed lalu bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai materi dasar pembuatan biofuel, rapeseed, dan juga bunga matahari lebih lanjut mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan sebab kalah bersaing dengan sawit Indonesia kemudian untuk melindungi petani rapeseed juga bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pemakaian sawit sebagai unsur dasar biofuel.
