JAKARTA – Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan sektor ekonomi 8%. otoritas perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja serta stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk menyokong peningkatan dunia usaha 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%: Utopis atau Realistis?”, yang digunakan dijalankan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan sektor ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan dan juga akselerasi yang digunakan signifikan. Untuk mencapai bilangan bulat tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur juga optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak semata-mata itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang dimaksud perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tidak ada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, bukan ada negara yang digunakan dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tiada menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah total kementerian pada kabinet tiada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidaklah lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang mana dilaksanakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang mana tiada memberikan faedah dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran di area beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut dijalankan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang digunakan selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang bukan berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran kemudian strategi pertumbuhan perekonomian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan keseimbangan yang mana tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, dalam sisi lain, pemerintah juga harus memverifikasi bahwa pemangkasan anggaran tidaklah menghambat acara strategis yang tersebut dapat mengupayakan pertumbuhan dunia usaha berkelanjutan,” ucapnya.
