SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa pada persoalan hukum pagar laut di area perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang dalam era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang dimaksud penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau bukan untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di area kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya saja di dalam Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang tersebut paling penting cek,” ujar Jokowi di dalam Solo, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan perihal siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang lebih tinggi dari 30 km di dalam perairan Tangerang. Kepolisian pada waktu ini masih melakukan penyidikan melawan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya telah dilakukan mengantongi sosok yang digunakan mendalangi pagar laut. Hanya, beliau tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang sebenarnya tuntutan dari penduduk inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga segera ketahuan, tapi tiada mudah juga akibat kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang tersebut bersangkutan betul melakukan itu kemudian seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan di pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu di area Perairan Tangerang yang Bikin Gaduh
