JAKARTA – Menteri Komunikasi dan juga Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid menunjuk tiga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal baru sebagai bentuk restrukturisasi kementerian. Satu di dalam antaranya adalah perwira tinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ).
Ketiga Dirjen baru itu adalah Molly Prabawaty sebagai Dirjen Berita lalu Komunikasi Publik atau Direktorat Jenderal Komunikasi Publik lalu Industri Media (Dirjen KPM). Molly yang mana sebelumnya menjabat Staf Ahli Lingkup Komunikasi dan juga Dunia Pers Massa menggantikan Prabunindya Revta Revolusi.
Kemudian Wayan Toni Supriyanto ditunjuk sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital. Sebelumnya, Wayan menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos juga Informatika (PPI) yang tersebut kemudian menjadi Dirjen Ekosistem Digital.
Surat perintah untuk keduanya ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada 25 November 2024. Dalam surat ini disebutkan bahwa Plt tiada miliki kewenangan untuk mengambil tindakan dan/atau tindakan yang mana bersifat strategis yang dimaksud berdampak pada inovasi status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, juga alokasi anggaran.
Selain keduanya, Meutya Hafid juga menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen POl Alexander Sabar sebagai Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 untuk Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Pati Bareskrim Polri, yang digunakan sekarang bertugas di tempat BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Brigjen Polisi Alexander Sabar memiliki rekam jejak di penegakan hukum kemudian pengawasan dunia maya, termasuk keahliannya di area bidang investigasi serta forensik digital. Dia telah terjadi menempuh berbagai pelatihan khusus yang menyokong kompetensinya, seperti Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, the VFC Method Training yang dimaksud diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, dan juga Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.
Selain itu, juga mengikuti the 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang diadakan oleh Interpol. Pengalaman dan juga institusi belajar yang dimaksud dinilai mampu di menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, lalu judi online.
“Kolaborasi antara Komdigi dan juga lembaga penegak hukum sangat diperlukan, teristimewa di situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, khususnya pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya di keterangan resminya, Rabu (27/11/2024).
Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi serta Digital, yang dimaksud mencerminkan pembaharuan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika kemudian tantangan era perubahan fundamental digital pada waktu ini, di dalam mana dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasi kejahatan dalam ruang digital.
Meutya berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di tempat pada tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan umum terhadap keamanan ruang digital di dalam Indonesia.
