Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan pernah bertemu lalu berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkap dalang revisi UU KPK.
“Benar, saya bertemu ia (Hasto) pada acara peluncuran juga orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto pada Universitas Indonesia,” kata Novel pada keterangannya untuk awak media, Hari Sabtu (22/2/2025).
Novel menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, beliau secara langsung menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU dan juga penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan untuk yang digunakan bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU dan juga dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.
Sepengetahuannya, kata Novel, Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang tersebut merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga komunikasikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang tersebut merusak KPK,” katanya.
Menurut Novel, ketika itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang tersebut mirip dengan pernyataannya yang mana beredar lewat video berdurasi 5 menit pada unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK kemudian Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang mana bersangkutan menjawab kurang tambahan sebagaimana pada rekaman tersebut. Tetapi dikarenakan situasi acara, maka belaka bisa saja bicara singkat saja,” kata Novel.
Sementara itu, di video yang beredar itu Hasto menceritakan bahwa beliau bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan juga beberapa orang tokoh civil society lainnya pada Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun mengungkapkan bahwa yang digunakan memelopori revisi UU KPK yang tersebut mengkerdilkan KPK dalam di upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.




