Lembaga Penelitian Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Angka Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi berhadapan dengan pernyataan Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mana menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang tersebut merekam pendapat umum terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengantisipasi waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik umum lalu Trust Indonesia berhadapan dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan hanya waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut tentang data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis peserta didik ini justru memohonkan Luhut tak bersikap reaksioner melawan kritik yang digunakan dilontarkan sejumlah pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tersebut tepat dan juga baik bagi publik.
“Kami justru mengawasi Pak Luhut yang tersebut seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi kemudian bermanfaat bagi kebijakan rakyat yang digunakan tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan lalu ketidaksetujuan para pakar terhadap banyak isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tiada setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) tiada tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar mengumumkan alokasi anggaran hasil efisiensi tiada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang disebutkan juga ditunjukkan pada acara unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, serta Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan kemudian keraguan responden yang mana tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi dan juga pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
