Kemendukbangga Galang Sinergi Nasional Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem kemudian Stunting di tempat NTT

JAKARTA – Kemiskinan ekstrem dan juga stunting masih menjadi tantangan utama di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di dalam NTT pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48%, menjadikannya salah satu dari tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam Indonesia. Selain itu, NTT juga mempunyai prevalensi stunting tertinggi kedua di tempat Indonesia, mencapai nomor 37%.

Untuk mengatasi kesulitan ini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan serta Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menginisiasi inisiatif kolaboratif lintas kementerian serta lembaga. Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pada Mulai Pekan (13/1/2025), Kemendukbangga menyelenggarakan rapat koordinasi khusus dengan pemerintahan Provinsi NTT, Kementerian Bidang Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa juga Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, serta Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan juga Kawasan Permukiman, juga Badan Gizi Nasional (BGN). Dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya (UB) lalu Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), juga terlibat di upaya ini.

Mendukbangga Wihaji menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kolaborasi adalah kata kunci untuk mengatasi persoalan negara. Sesuai arahan Presiden, kami akan memanfaatkan data kependudukan secara optimal pada menangani stunting, khususnya dalam NTT,” ujarnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan lalu stunting di tempat NTT akan mengedepankan pendekatan berbasis data riil per keluarga. Selain itu, inisiatif ini akan fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal melalui diversifikasi pangan seperti kelor, jagung, lalu sorgum, juga pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. “Diversifikasi pangan dan juga pemberdayaan UMKM akan menciptakan kemandirian dunia usaha dan juga mengupayakan tema *No Poverty, No Hungry*,” tambah Wihaji.

Kemendukbangga bersatu UB kemudian UMM juga mengembangkan inisiatif seperti intensifikasi inisiatif Bangga Kencana, pendewasaan usia perkawinan (PUP), juga pengaturan jarak kelahiran. Untuk membantu ketahanan pangan, direncanakan investasi benih jagung Nusa Timore di tempat lahan 10.000 hektare setiap tahun, pengembangan beras analog berbasis jagung kemudian sorgum, juga pembentukan klaster UMKM olahan pangan lokal.

Sekretaris Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono, menekankan pentingnya langkah cepat juga kolaborasi lintas sektor. Lima acara quick wins yang tersebut diusung, yaitu Pergerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Anak (Tamasya), Aksi Ayah Teladan (Gate), Lansia Berdaya, kemudian program Super Apps berbasis kecerdasan buatan, menjadi prioritas pada implementasi program.

“Ke depan, kita akan terus mengawal kegiatan kolaboratif ini agar memberikan hasil nyata bagi rakyat NTT,” ujar Prof. Budi.

Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, kemudian masyarakat, diharapkan permasalahan kemiskinan kemudian stunting di area NTT dapat diatasi secara berkelanjutan. Optimalisasi data demografi juga penguatan prospek lokal menjadi harapan untuk menciptakan masa depan yang tersebut lebih lanjut baik bagi generasi mendatang.