JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang sudah disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang dimaksud melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang digunakan baru disahkan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar menyebabkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI lalu kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang mana kuat, profesional, dan juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang digunakan mampu mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya dalam X dikutip, Mingguan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang digunakan menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, umum sulit mengakses draf akhir RUU TNI juga minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana melakukan konfirmasi hasilnya benar-benar baik bagi negara juga utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen penduduk harus meyakinkan ada rambu-rambu hukum yang tersebut jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana menjamin bahwa inovasi ini tidaklah akan menghadirkan dampak dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan kesulitan dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar di area TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat pemasaran sebab prestasi, tidak lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang mana makin profesional, kuat, dan juga dihormati, baik pada di negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang tersebut profesional lalu berpihak pada rakyat. Maka justru akibat itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walaupun tak setuju dengan langkah pemerintah, terus-menerus mengupayakan kewenangan pemerintah yang dimaksud sah serta berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
