JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidak ada profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi serta melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih dan juga reposisi terhadap para petinggi yang digunakan ada di dalam lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di tempat semua lembaga negara khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses pada menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di tempat Kejagung dipicu oknum jaksa yang mana diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan dalam Pengadilan Tipikor DKI Jakarta Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU belaka menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang disebutkan yang mana memicu kejanggalan di penanganan perkara tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang digunakan sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan lantaran dinilai terpencil dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak dikarenakan akan memperburuk penyidikan yang dimaksud selama ini kewenangannya ada dalam Polri.
