Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan juga independensi, di sedang laporan bahwa bantuan pada Jalur Wilayah Gaza akan didistribusikan militer tanah Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil penghadapan kabinet keamanan tanah Israel yang digunakan akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negeri Israel juga Amerika Serikat di Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tidak ada hadir pada pertarungan yang disebutkan lalu tidaklah dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidak ada dapat berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang mampu saya ungkapkan adalah, baik ke Daerah Gaza maupun tempat lain ke dunia, operasi kemanusiaan PBB hanya sekali akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, lalu independensi,” kata Dujarric di jumpa pers.
Dujarric menyuarakan perasaan khawatir tentang krisis kemanusiaan yang digunakan semakin pada pada Gaza, di dalam mana situasi hidup terus mengalami penurunan serta bilangan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, dan juga malnutrisi menjadi lebih buruk dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang mana menemukan lebih besar dari 80 tindakan hukum malnutrisi akut dalam antara 1.300 anak-anak dalam Wilayah Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke sarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF pada Rafah masih “sangat terbatas” sebab blokade bantuan negeri Israel yang digunakan terus berlanjut dan juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk memverifikasi pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun khalayak membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, kemudian independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang digunakan memiliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang merek mampu untuk menggalakkan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah terjadi menyembunyikan perlintasan ke Kawasan Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud meskipun terdapat laporan berulang tentang kelaparan ke wilayah yang digunakan hancur akibat konflik itu.
Israel melanjutkan serangan ke Wilayah Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata juga pertukaran tahanan yang dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negara Israel telah dilakukan membunuh lebih lanjut dari 51.300 warga Palestina di dalam Gaza, sebagian besar dari dia adalah perempuan serta anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negeri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, menghadapi kejahatan pertempuran serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida dalam Mahkamah Internasional melawan konflik yang tersebut dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
