JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mendesak, oleh sebab itu menghindari silang sengketa antara Kementerian BUMN dan juga Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara ihwal pengelolaan perseroan negara.
Saat ini portofolio perusahaan pelat merah ada di tempat bawah Kementerian BUMN. Di sisi lain, peralihan portofolio perseroan ke BP Danantara mulai dikonsolidasikan, meskipun lembaga baru ini belum diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, agar tidak ada terjadi silang sengketa , pemerintah lalu DPR RI segera mengubah UU BUMN.
“Kalau dalam undang-undang BUMN yang lama kan pengelola BUMN-nya dalam Kementerian BUMN juga ownership atau kepemilikan BUMN-nya di area bawah Kementerian Keuangan,” ujar Toto terhadap MNC Portal, hari terakhir pekan (22/11/2024).
“Nah sekarang BP Danantara diberikan otonomi untuk mengatur BUMN, berarti pasal di Undang-undang ini yang digunakan juga harus direvisi ya, supaya bukan ada nanti silang sengketa terkait dengan pengelolaan BUMN,” paparnya.
Pada tahap awal, BP Danantara akan menaungi tujuh BUMN, diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Lalu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan juga PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Bahkan ditargetkan seluruh BUMN akan segera dialihkan ke BP Danantara secara bertahap.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengakui bila konsep penguatan aset kemudian bidang usaha perseroan yang mana diusul berbentuk superholding. Ide ini dituangkan di Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN.
Dalam RUU BUMN, tidak ada ada nama Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara “Kita bicara road to (jalan menuju) superholding kan waktu itu,” ujar Erick ketika ditemui di tempat gedung Kementerian BUMN, DKI Jakarta Pusat.
