Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakses pengumuman tentang isu pemerintah wilayah (pemda) memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif. Sri Mulyani memaparkan ia sudah ada berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang hal ini.
“Saya telah cek mirip Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan juga sudah ada dilaksanakan koreksi,” kata beliau pada waktu ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Ibukota Indonesia Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Sebelumnya, dugaan manipulasi data kenaikan harga oleh pemda muncul usai Tito mengatakan kepala area memiliki modus tersendiri untuk mengakali hitungan inflasi. Hal ini imbas dari ketentuan bahwa wilayah yang dimaksud mampu mempertahankan kenaikan harga berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, area yang tersebut gagal mengendalikan naiknya harga dapat terkena sanksi.
Menurut Tito, oknum kepala wilayah menyambangi kantor BPS untuk memohon agar data kenaikan harga dipalsukan. Cara lain yang dimaksud dijalankan pemda, kata Tito, adalah menciptakan bursa hemat sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang mana terkumpul tidak data riil.
Sri Mulyani lantas menekankan bahwa data pemuaian harus akurat serta kredibel. “Karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang tersebut justru mendistorsi nomor pemuaian itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan pemuaian oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik lalu dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional kemudian tidak ada terpengaruh intervensi dari pihak lain.
“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya lalu dipertanggungjawabkan independensinya,” kata beliau pada waktu konferensi pers di dalam Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti diambil oleh Antara.
Sementara itu, terkait tudingan penampilan lingkungan ekonomi terjangkau untuk manipulasi hitungan inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah di mengendalikan kenaikan harga di dalam daerah.
Sri Mulyani berkata ia juga Mendagri sudah pernah setuju bahwa BPS penting menyimpan agar hitungan pemuaian permanen akurat serta kredibel. “Untuk reward, harus betul-betul berasal dari achievement akibat memang sebenarnya tingkat tarif stabil juga baik,” tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, memaparkan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menantang insentif dari pemda yang dimaksud terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio ketika ditemui di kantornya hari ini.
Artikel ini disadur dari Kasus Pemda Manipulasi Data BPS Demi Insentif, Sri Mulyani Konfirmasi ke Tito Karnavian
