JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) acara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Modal Perumahan ( FLPP ) juga pembiayaan Tapera tahun 2025 juga Keseriusan Bersama Sukseskan 3 jt rumah .
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, kerjasama ini saling menguntungkan bagi masing-masing pihak sebab pembiayaan rumah memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional lalu 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim di memperkuat pemerintah untuk mensejahterakan penduduk Indonesia. Sehingga warga khususnya di area wilayah Jawa Timur yang digunakan berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati sarana pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank Jatim,” ujarnya, Rabu (25/12/2024).
Kemudian untuk proses pembiayaan, akan diadakan melalui mekanisme perbankan dengan aturan juga ketentuan yang tersebut berlaku. Untuk menyalurkan Biaya Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tiada menikmati prasarana pembiayaan dari acara pemerintah tersebut.
Busrul tentu berharap dengan adanya acara pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas kegiatan ekonomi penduduk serta Bank Jatim menjadi bank yang digunakan peduli terhadap permintaan masyarakat. “Dengan adanya acara ini tentu sekadar kedepannya dapat membantu warga mempunyai hunian dengan harga jual terjangkau,” ucapnya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.
“Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan lalu Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami komunikasikan bahwa dalam awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah ada dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” ujar Heru.
Untuk itu, pihaknya mengajukan permohonan kesiapan dari para stakeholder perumahan, khususnya dari perbankan juga pengembang untuk melakukan konfirmasi bahwa unit rumah telah di keadaan ready stock. “Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri di rangka mempercepat realisasi FLPP untuk membantu acara 3 jt rumah,” tegas Heru.
Menurutnya, penyaluran FLPP yang disebutkan masih menggunakan skema yang dimaksud berlaku ketika ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75% serta perbankan 25%. Namun, beliau berharap ada tindaklanjut mengenai usulan inovasi komposisi menjadi 50% dari APBN dan juga 50% dari perbankan.
