JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tidak ada terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump di menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang mana mengutamakan negaranya harus dicermati, oleh sebab itu ia tidaklah percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa jumlah negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh dikarenakan itu, makanya yang disasar sekarang adalah negara-negara yang digunakan punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry pada Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, kemudian Vietnam yang dimaksud menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang tersebut punya surplus perdagangan besar dengan Amerika lalu karenanya beliau akan mengenakan tarif yang mana tinggi bagi barang-barang yang digunakan diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry menyampaikan Trump sekarang telah merencanakan tarif minimal 25% untuk China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada disampaikan tarif perdagangan untuk Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga telah menyiapkan kebijakan imigrasi yang sangat ketat terhadap semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing pada Amerika yang dimaksud bukan punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya mampu naik. Dan akibat itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang dipekerjakan tidak orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh sebab itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar dapat ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tak terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana bisa jadi mendapatkan perjanjian secara langsung dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
