JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Politik juga Security (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang mana bukan masih mempunyai kelebihan dan juga kekurangan.
Oleh dikarenakan itu, penting dijalankan pengkajian mendalam sebelum hal yang dimaksud diputuskan.
Hal yang disebutkan dikatakan Menteri Koordinator Sektor Politik serta Security (Menko Polkam) Budi Gunawan usai mengatur rapat koordinasi bersatu jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan pemilihan kepala daerah Serentak 2024 pada Mulai Pekan (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu mempunyai kelebihan kemudian kekurangan, tergantung pada sudut pandang kemudian tujuan yang mana ingin kita capai,” kata Budi Gunawan di konferensi pers di tempat gedung utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang benar penting untuk diadakan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada inovasi KPU yang dimaksud terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas lalu efektivitas KPU pada melaksanakan pemilihan umum ke depan yang mana bebas juga aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan perlu adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen warga sebelum diputuskan inovasi hal tersebut.
“Dalam rangka membantu di tempat pada menentukan arah mana yang dimaksud terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU serta Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang disebutkan untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum terbilang cukup besar.
