Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Trilyun

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang dimaksud dijalankan oleh Kementerian/Lembaga di tempat pemerintah pusat maupun area akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Sektor Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran eksekutif Pusat dan juga Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah terhadap para pelaku usaha. Terutama di area sektor industri, jasa, kemudian proses pembuatan yang tersebut diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending teristimewa belanja pemerintah termasuk hotel lalu sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” ucapannya ketika dihubungi MNC Portal, Hari Senin (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang dimaksud dijalankan kabinet Prabowo – Gibran ini bukanlah semata-mata mengempiskan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah memiliki peran pada menopang perkembangan ekonomi nasional.
“Salah satu unsur pada pertumbuhan dunia usaha adalah government spending. Tapi kalau toh dilaksanakan penghematan, kita berharap tidak pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang digunakan bisa jadi menciptakan multiplier efek untuk ekonomi kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk lingkungan ekonomi sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah wilayah atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang tersebut sekaligus mempunyai infrastruktur MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang mana menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang dimaksud biasanya banyak datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, khususnya kalau pada area atau dalam luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih bisa saja terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, ketika ini pengusaha perusahaan di tempat sektor industri perhotelan sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di area pemerintahan Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidaklah sampai menyebabkan pendapatan hotel menurunkan hingga berdampak tambahan sangat pada PHK.
“Kita ketika ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, juga lainnya. Kita berharap efisiensi tiada merembet pada kesulitan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.




