JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Daya kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada pertemuan di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan Bapak Presiden adalah menjamin seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di area tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi keinginan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar tambahan tepat sasaran serta tak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa sebab skema yang digunakan ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih tinggi dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang digunakan mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh warga yang berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan nilai dengan yang dimaksud semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai nilai Rp25.000 per tabung. Tidak cuma itu, ada juga yang mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus diadakan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran pada tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meninggikan status merekan menjadi sub pangkalan yang tersebut tambahan mudah diawasi.
“Nah, dengan dia menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh prasarana yang serupa dengan dalam pangkalan. Supaya harganya bisa saja kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang mana menyampaikan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil melakukan konfirmasi pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Bahlil juga meyakinkan tak ada biaya yang digunakan dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengawasi perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah ada pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami terhadap rakyat agar uang negara yang dimaksud disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
