JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan kegiatan Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, serta sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .
“Ketua DPD tidak ada usah mengutak-atik acara makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, serta tidaklah bodoh bahwa inisiatif makan bergizi gratis bukanlah janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi terhadap SindoNews, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah acara Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang digunakan berjanji, ia harus bertanggung jawab. Akan lebih tinggi baik, daripada cuma cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.
Uchok pun memohon Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang dimaksud kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan cuma ngomong. Sekali ngomong cuma memalukan,” pungkasnya.
Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Investigasi juga Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat mereka yang mana urunan. Proyek makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.
Fadhli mengatakan, apabila ingin acara makan gratis sukses, maka DPD RI yang digunakan harus urunan membiayainya. “Kalau merekan juga betul bersimpati, potong sekadar pendapatan dia sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan pemerintah sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai kegiatan Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari publik mengambil bagian terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.
Dia juga mengusulkan semua perwakilan rakyat atau DPD kemudian DPR membantu pembiayaan inisiatif tersebut. “Jadi masalah budgeting maka untuk dana desa sanggup di-switch ke acara makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan lalu panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang mana ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan merekan menghadirkan makan sendiri,” pungkasnya.
