JAKARTA – pemerintahan siap menangani kemungkinan kebakaran hutan lalu lahan (karhutla) dalam 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Kerjasama Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengeksplorasi langkah strategis penanganan kebakaran hutan juga lahan (Karhutla) di tempat wilayah ASEAN, juga langkah lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 memunculkan beberapa orang komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sebanding lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen sudah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah konstruksi juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang digunakan akan berpusat di area Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan meningkatkan kekuatan kerja mirip regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak dan juga koordinasi KLH dengan lintas Kementerian dan juga juga pemerintahan Daerah sangat penting juga terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH sama-sama Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah terjadi menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap memperlihatkan ditingkatkan, teristimewa dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya inisiasi lahan dengan api, baik oleh penduduk maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang dimaksud matang, kami pastikan terhadap rakyat Indonesia bahwa pemerintah siap menangani prospek Karhutla di area 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang digunakan membahayakan kebugaran masyarakat,” pungkasnya.
