JAKARTA – Ketua Vanita Naraya Foundation Diah Pitaloka menekankan pentingnya perempuan di ketahanan negara. Indonesia telah terjadi mempunyai beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait perempuan, namun implementasinya masih perlu diperkuat.
“Tentu ini membutuhkan kerja identik dengan beberapa jumlah kementerian pada implementasi peran terlibat perempuan pada wilayah pertahanan lalu ketahanan negara,” kata beliau pada FGD Women, Peace, kemudian Security di dalam Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Dia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk menegaskan rencana yang disebutkan benar-benar terlaksana. Diah menyoroti bagaimana pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) harus menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Perempuan tak hanya saja sekadar korban di berbagai konflik atau krisis, tetapi juga harus diakui sebagai aktor bergerak pada pertahanan negara. Selama ini, ketahanan lalu pertahanan negara masih banyak dikaitkan dengan kekuatan militer dan juga alat perang.
Namun, di konteks modern, pertempuran tidak hanya sekali persoalan senjata, tetapi juga mencakup strategi pertahanan informasi, ketahanan ekonomi lalu iklim. Dalam berbagai aspek tersebut, perempuan miliki peran yang sangat penting.
Dalam isu ketahanan ekonomi, perempuan sebagai bagian dari tenaga kerja juga penggerak ekonomi informal miliki peran signifikan pada menjaga stabilitas. Begitu pula pada keamanan lingkungan di area mana perempuan kerap menjadi garda terdepan di upaya mitigasi dampak pembaharuan iklim.
Di sisi lain, perempuan juga berada pada kedudukan rentan pada berbagai arena konflik kemudian krisis seperti tindakan hukum perdagangan manusia, migrasi paksa, dan juga kekerasan berbasis gender. Kkarena itu, penting bagi negara untuk tiada hanya sekali mengamati perempuan sebagai korban, tetapi juga sebagai inisiator solusi ketahanan nasional.
Diah berharap forum yang dimaksud diadakan ini dapat melahirkan strategi dan juga kegiatan nyata yang tersebut bisa jadi diterapkan di tempat setiap wilayah kerja pemerintah. Dia juga menyebutkan adanya opsi keterlibatan kepolisian pada forum ini yang digunakan menguatkan kolaborasi lintas sektor.
“Kita perlu menempatkan perempuan bukan hanya saja sebagai korban atau calon korban, tetapi juga sebagai aktor aktif. Mereka adalah warga negara yang mempunyai hak lalu peran di merancang konsep pertahanan serta ketahanan nasional,” katanya.
