India Larang Pegawai pemerintahan Gunakan Teknologi AI DeepSeek juga Pengolah Bahasa Alami GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Chatbot GPT kemudian DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di pengaplikasian AI. Tidak belaka India, beberapa negara lain seperti Australia juga Italia juga telah terjadi memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek lantaran ketidakjelasan pada cara jaringan yang disebutkan mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang dimaksud dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan alat Teknologi AI dalam komputer lalu perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan kemudian aplikasi mobile Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, dan juga lainnya) pada komputer juga perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data lalu dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, dikutipkan dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya sekali berlaku untuk perangkat yang tersebut digunakan di pekerjaan resmi dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di area kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul di tempat berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global di regulasi AI, pada mana pemerintah berupaya menyeimbangkan faedah teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan di area sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data masih menjadi prioritas utama bagi pemerintah di area era digital ini.
