JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, tak ada pengurangan pegawai di area lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas akibat adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian serta Lembaga (K/L).
Hingga ketika ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak ada dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap memperlihatkan menggunakan anggaran yang tersebut ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang dimaksud disampaikan di rapat kerja (raker) bersatu Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang digunakan ada,” ujar Erick Thohir pada waktu raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja juga insentif lain untuk pegawai belum dapat dinaikan tahun ini. “Jadi dikarenakan kita bukan sanggup naikkan tunjangan kinerja lalu lain-lainnya, ya kita proteksi sarana kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menghurangi pos anggaran dari sebagian inisiatif atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun sangat jauh dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang sudah ada dihitung Kementerian BUMN serta diusulkan terhadap Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih lanjut dalam Rp215 miliar,” ucapnya.
