JAKARTA – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang mana penuh tantangan dan juga kesempatan bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, pembaharuan mekanisme subsidi, hingga implementasi inisiatif strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah di memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa orang kebijakan yang digunakan diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli penduduk kelas menengah pada 2025.
“Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), dan juga beban tambahan dari acara Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi rakyat kelas menengah,” ujar Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Mingguan (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan nilai barang keperluan akibat naiknya harga yang tersebut berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Berikut adalah rangkuman perkembangan ekonomi penting yang terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, juga menguatkan daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa dalam 2025, dengan beban pajak yang dimaksud lebih tinggi terstruktur namun tidak ada secara segera meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan pembaharuan mekanisme subsidi substansi bakar minyak (BBM). Subsidi yang mana sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan subsidi lebih tinggi tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tersebut tak memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
