JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tidak ada ada argumentasi hukum yang dimaksud baru pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang disebutkan cuma mencermati secara saksama dinamika kemudian permintaan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa ketika ini merupakan waktu yang tersebut tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pembangunan sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang digunakan diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi total calon yang mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih lalu berakibat terjadi polarasisasi di area tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang digunakan bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan juga mengandung ketidakadilan yang tersebut intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri dan juga dirayakan semua pihak.
Oleh lantaran itu, partai kebijakan pemerintah diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus melakukan konfirmasi partai urusan politik mereka dapat lolos menjadi perserta pilpres pada pemilihan raya 2029 mendatang,” ujarnya.
