JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut dalam pesisir laut Tangerang, Banten yang dimaksud terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohonkan pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang dimaksud menghebohkan umum tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran penyelenggaraan pagar laut pada Tangerang. Tak semata-mata ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar penduduk bisa saja meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil pada reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran harga jual minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar oleh sebab itu menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilaksanakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) miliki kemampuan menjaga laut Indonesia jikalau dalam depan mata cuma kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tidak ada ada semangat juga upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tiada ada tindakan hukum?” kata legislator dengan syarat Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di tempat KPP sangat kecil kemudian ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang mana tiada dapat diadakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidaklah murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar belaka sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah lama melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, kemudian eksekutif Provinsi Banten lalu melibatkan 1.210 nelayan yang digunakan terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang dimaksud sekarang telah dilakukan dibongkar.
