JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, lalu Security (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan inisiatif yang telah lama dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, kemudian Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Orang dan juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Publik (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, lalu Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang tersebut memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Mulai Pekan (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini di dalam Kemenko Polkam tidak ada ada ruang command center yang digunakan terkoneksi dengan kementerian kemudian lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas kebijakan pemerintah juga keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan dalam pada koordinasi, sinergi, kemudian eksekusi di dalam lapangan.
“Selain itu belum ada wadah big data yang digunakan sanggup menangani pengaduan publik (dumas) yang digunakan jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat sejumlah mencapai puluhan ribu. Sehingga sejumlah laporan yang mana tidaklah tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi penduduk terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang mana menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Area Politik lalu Keselamatan (Kemenko Polkam) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
