Ibukota Indonesia – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang digunakan dilakukan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih lanjut fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan status ke lapangan agar bukan menghambat daya saing lapangan usaha nasional di dalam berada dalam persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku bisnis juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang perkembangan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, juga serangkaian produksi dari pada negeri yang mana digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang dimaksud terlibat pada pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih tinggi kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman lalu hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan berbagai manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih lanjut berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pengaplikasian barang di negeri bukanlah belaka masalah kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata mengenai bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah hanya saja menggerakkan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi sektor lokal agar meningkat serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
