JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan dunia usaha khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah di mencapai target perkembangan perekonomian sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Wadah 2024, Hari Senin (9/12/2024).
Pada kesempatan yang mana sebanding juga disebutkan masifnya aliran pembangunan ekonomi yang tersebut masuk dan juga aktivitas lapangan usaha dari 24 KEK yang sudah ada ditetapkan pemerintah dapat memacu perkembangan perekonomian lebih besar tinggi. “Mengingat arahan Presiden di mengejar peningkatan perekonomian delapan persen, salah satunya inisiatif yang mana dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai acara pemerintah di tempat bidang perekonomian itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai partisipan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota badan hingga kader, dari pusat dan juga daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berupaya selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di area daerah, khususnya anggota badan di tempat tingkat kota dan juga kabupaten seharusnya bisa saja menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang dimaksud dapat mengganggu kegiatan kegiatan ekonomi di tempat area masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang mana ditunggangi kepentingan juga iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas juga memberikan edukasi untuk rakyat pentingnya cipta kondisi untuk menggerakkan perekonomian negara yang dimaksud ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan juga Uang
Sebagaimana diketahui sama-sama sudah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di tempat kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Kota Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, peluncuran anggota partai koalisi pada rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap acara Presiden pada bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir sebagian pihak, telah terjadi ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan sektor ekonomi di dalam sekitar. Apabila anggota koalisi tiada sepenuh hati membantu kebijakan pemerintah, inilah waktu yang dimaksud tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai mampu menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merekan yang terpilih pada badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang dimaksud bukan klir,” pungkasnya.
