JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Tenaga kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada pertemuan di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang dimaksud mengkaji terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi lalu Informan Daya Mineral (ESDM) melarang pemasaran sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan bapak presiden adalah melakukan konfirmasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di tempat tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang dimaksud menjadi permintaan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran lalu tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa lantaran skema yang mana ada ketika ini sudah ada berlangsung selama lebih tinggi dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan rakyat yang berhak.
“Diharapkan warga mendapatkan biaya dengan yang digunakan semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak hanya sekali itu, ada juga yang mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus diadakan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah terjadi mengubah sistem distribusi LPG di area tingkat pengecer dengan meninggikan status merek menjadi sub pangkalan yang dimaksud lebih banyak mudah diawasi.
