Denny JA Ungkap Angka Golput pada 7 Provinsi Terbesar pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, Tertinggi DKI
JAKARTA – Angka golput pemilihan gubernur 2024 tambahan besar dibandingkan pemilihan kepala daerah 2019. Berdasarkan data LSI Denny JA, rata-rata hitungan golput pemilihan kepala daerah 2024 di area 7 provinsi terbesar di tempat Indonesia mencapai 37,63%, sementara pada pemilihan gubernur 2019 lebih banyak rendah 31,40% atau naik 6,23%.
“Meningginya golput adalah tanda bahwa demokrasi kita terluka; ia adalah pernyataan bisu dari merek yang mana memilih untuk tidaklah berharap, tidaklah percaya, lalu tidak ada lagi mengamati pemilihan umum sebagai cahaya di tempat ujung Lorong,” kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali pada analisis hasil quick count pemilihan kepala daerah 2024, Rabu (4/12/2024).
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 pada 27 November 2024, LSI Denny JA mengadakan quick count dalam 7 provinsi terbesar di area Indonesia. Masing-masing Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, juga DKI Jakarta.
Quick count yang dijalankan menunjukkan tingkat partisipasi yang digunakan bervariasi. Partisipasi pemilih pemilihan gubernur Jabar 63,02%, golput 36,98%; Jawa Timur partisipasi pemilih 65,32%, golput 34,68%; Jawa Tengah partisipasi pemilih 70,52%, golput 29,48%; Banten partisipasi pemilih 63,90%, golput 36,10%.
Kemudian Sumatera Utara partisipasi pemilih 53,59%, golput 46,41%; Sulawesi Selatan partisipasi pemilih 70,16%, golput 29,84%; dan juga DKI DKI Jakarta partisipasi pemilih 53,09%, golput 46,91%.
“Dari data ini, DKI DKI Jakarta mencatat bilangan golput tertinggi (46,91%), sementara Sulawesi Selatan miliki hitungan golput terendah (29,84%),” kata Denny JA.
Hasil riset LSI Denny JA mengidentifikasi empat faktor utama yang digunakan menyokong tingginya golput. Pertama, kelelahan pemilu. Pemilihan Umum Serentak 2024 yang tersebut meliputi Pilpres serta Pileg menyita energi masyarakat, sehingga pilkada kurang menarik perhatian. Kedua, minim pesona kandidat. Kandidat yang mana berlaga dinilai kurang memiliki daya tarik, teristimewa di area wilayah seperti DKI Ibukota Indonesia juga Sumatera Utara.
Ketiga, rendahnya kepercayaan pada kepala daerah. Semakin banyak publik yang dimaksud merasa kebijakan kepala tempat bukan terlalu berpengaruh pada keberadaan mereka, dibandingkan tindakan pemerintah pusat. Keempat, meningkatnya apatisme politik. Polarisasi politik, korupsi, dan juga gaya hidup mewah pejabat masyarakat semakin memupuk sikap apatis warga terhadap politik.
