Bengkulu – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia mengklaim unit-unit usaha Pertamina Shop –distributor hasil Pertamina berskala kecil– setempat mengalami kerugian total sekitar Rp1,8 miliar.
"Kerugian itu akibat situasi darurat, yakni pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Daerah Perkotaan Bengkulu. Jika ditotal 140 Pertashop yang aktif, kerugian mencapai Rp1,8 miliar, ini memang sebenarnya akibat dari pendangkalan alur," kata Ketua Umum DPP HPMPI Steven lewat arahan elektronik diterima di Bengkulu, Minggu.
Pertamina Shop atau lebih besar dikenal dengan Pertashop merupakan distributor hasil Pertamina berskala kecil.
Pertashop (Pertamina Shop) adalah agen distribusi kecil di bawah pengawasan PT. Pertamina yang mana melayani konsumen pada tingkat desa atau tempat ke luar jangkauan tempat SPBU (stasiun pengisian materi bakar umum).
Menurut beliau bahwa keadaan terparah sejak usai Lebaran Idul Fitri 2025 atau sekitar 10 hari terakhir. Pertashop tiada mendapatkan suplai seperti biasanya, sebab pasokan BBM terbatas.
"Kami sudah ada mengalami kekosongan sejak lebaran, parah sekali, per Pertashop mengalami keterlambatan pengiriman lima hingga hari. Kondisi tidaklah sejenis dengan SPBU, SPBU kekal dapat suplai," kata dia.
Keberadaan BBM selama alur Pelabuhan Pulau Baai belum bisa jadi dilewati kapal pengangkut BBM Pertamina, yakni dari beberapa lokasi, di antaranya Teluk Kabung, Lubuk Linggau, lalu Terminal BBM Panjang, pasokan didistribusikan menggunakan transportasi darat.
Akibatnya, ujar beliau bukan semua stasiun pengisian Pertashop yang digunakan bisa saja dipenuhi dari upaya pendistribusian menggunakan mobil tangki dari provinsi tetangga tersebut.
"Kami beli tunai, tapi mengawaitu diantar BBM lima hingga tujuh hari kemudian," ujarnya.
Pengadaan BBM per hari tak menentu berapa kiloliter yang akan didapat, bahkan ada yang tersebut telah sampai lima hingga tujuh hari Pertashop tutup.
"Karena armada (Pertamina) terbatas dan juga depot dalam suplai dari Lubuklinggau (Sumatera Selatan), jarak tempuh sangat jauh, awak mobil tangki tentu wajib istirahat begitu tiba ke Bengkulu ini menyebabkan keterlambatan dan juga keterbatasan jumlah agregat distribusi," ucapnya.
Minta kepastian Kemenhub
Sebelumnya, Pengelola Bengkulu Helmi Hasan meminta-minta Kementerian Perhubungan RI agar mengutarakan pengelolaan alur ke eksekutif Provinsi Bengkulu akibat status pendangkalan alur tak kunjung selesai, juga Pelindo dinilai tak penting mengatasi hambatan alur sudah ada hampir 18 tahun.
"Saya minta Pelindo kibarkan bendera putih (tanda tidaklah sanggup) lalu memohonkan terhadap Kementerian Perhubungan memaparkan pengelolaan alur ke eksekutif Provinsi Bengkulu bukanlah ke Pelindo lagi, dikarenakan rakyat Bengkulu yang tersebut jadi musibah bukanlah rakyat Pelindo," kata Pengelola Bengkulu Helmi Hasan.
Gubernur Helmi mengaku geram kemudian marah dikarenakan kondisi alur tak kunjung selesai akibatnya Bengkulu mengalami kerugian diantaranya warga Pulau terluar Nusantara di dalam Bengkulu, Pulau Enggano Kota Bengkulu Utara.
Warga Enggano merasakan beberapa orang dampak serta permasalahan sejak kapal dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tiada dapat berangkat ke Pulau Enggano dan juga sebaliknya.
Gubernur Helmi mengungkapkan eksekutif Provinsi Bengkulu telah lama berulang kali menemui pihak Pelindo namun situasi alur kekal bukan dapat dilalui kapal.
"Solusinya penanganan alur harus kita ambil alih (jika Pelindo bukan mampu menyelesaikannya), sebab sudah ada belasan tahun hambatan pendangkalan alur berjalan lalu sudah pernah menghabiskan anggaran banyak miliar rupiah," ujar Helmi.
Artikel ini disadur dari Pertashop Bengkulu klaim rugi Rp1,8 miliar akibat pendangkalan alur
