Sinergi Ormas kemudian otoritas Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman di tempat Indonesia

JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, serta agama, miliki tantangan besar di menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang disebutkan adalah berkembangnya paham sektarian yang tersebut bisa saja memecah belah masyarakat. Paham sektarian kerap kali muncul akibat sifat keegoan, serta ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang dimaksud dapat berujung pada konflik serta kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah kemudian organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial kemudian mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan juga toleransi di keberadaan bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang tersebut terjadi antarormas yang kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi rakyat maupun organisasi keagamaan harus mempunyai visi, misi dan juga tujuan yang digunakan jelas, sehingga memiliki kaderisasi serta pembinaan pada pada internal anggotanya.
“Organisasi yang digunakan benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim di area Yogyakarta, Hari Minggu (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama di memperkuat hidup berdampingan di kebhinekaan, khususnya memulai pembangunan sumber daya manusia yang moderat dan juga inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) tidaklah dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya hanya saja agama saja, ketika belajar agama, tidaklah paham hidup sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah serta Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak dapat Al-Quran kemudian Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia mengungkapkan boleh hanya meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, lantaran setiap orang miliki pembenaran di versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang mana mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang digunakan dipelajari masa lalu, kemudian sekarang bukan relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu kemungkinan besar yang digunakan terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi rakyat serta ormas tak hanya sekali berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga dapat mengalami perkembangan untuk bisa jadi bermanfaat antar sesama tidak ada terjebak di perdebatan yang mana mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan acara pemerintah pada mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang anti korupsi, dan juga mempunyai kompetensi pada bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu di tempat bidang kemampuan fisik terjun di tempat bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di dalam bidang sosial kemunusiaan, ya terjun dalam bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang digunakan kuat dan juga pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi publik mampu mewujudkan penduduk Indonesia yang beradab, aman juga damai.




