JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk bergabung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, penampilan pupuk menjadi penting di memperkuat produksi, dan juga mengupayakan produktivitas flora pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan jumlah total penduduk. Berdasarkan data yang digunakan dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keperluan beras mencapai 37,9 jt ton dengan jumlah total penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan permintaan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan di lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang mana bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan banyak strategi untuk memverifikasi ketersediaan kemudian keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam memverifikasi mengenai ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia sudah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan serta tempat stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan serta menjadi pembaharuan dari Pupuk Indonesia untuk melakukan konfirmasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya biaya pupuk akan berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan tarif pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen lalu 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang disebutkan akan segera berdampak ke penurunan produktivitas flora pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan lebih tinggi efisien, dengan tambahan kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan tarif pupuk tergantung pula pada tarif materi baku teristimewa gas. Dalam hal ini, beliau memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang mana sudah pernah menerapkan tarif gas hemat USD6 per MMBTU.
Di menghadapi itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak ada bisa jadi cuma dari peran satu institusi. Dia menyokong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja serupa demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tiada sanggup satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
