JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang mana dilantik hari ini di area Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto telah tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah dilakukan melakukan langkah yang digunakan tepat lalu cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih tinggi sejumlah lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih yang digunakan mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Dia meninjau konsolidasi pemerintah pada melaksanakan konstruksi berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya untuk kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, beliau membutuhkan menteri yang digunakan kompatibel pada arus yang tersebut deras,” kata Syahganda yang digunakan juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR lalu masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo telah lama melakukan kesalahan dengan mengungkapkan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, juga dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang dimaksud melakukan demo besar-besaran mencela pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud bisa saja dihindari.
Selanjutnya, Syahganda meminta-minta agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo lalu mendirikan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi urusan politik pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang tersebut pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
