JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Penting Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan penanam modal harus menyeberangi kajian komprehensif untuk mengukur faedah bagi warga luas, hingga kemungkinan dampak lingkungan dan juga sosial yang ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Konsekuensi Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan belaka keinginan,” ujar Said Didu pada waktu ditemui di tempat Tangerang, Hari Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh penduduk bukanlah sekedar kepentingan perusahaan untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal berbagai peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir hanya sekali untuk juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya sekali bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan sejumlah mendapatkan prasarana kemudahan yang diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, lalu perekonomian yang mana ada di proses pengerjaan PSN dapat ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko urusan politik pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang protes, negara yang dimaksud harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak belaka itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di area era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di area akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
