MOSKOW – Rusia telah lama menasionalisasi aset produsen makanan milik Amerika Serikat (Amerika Serikat) secara sementara, berdasarkan dekrit yang tersebut diteken oleh Presiden Rusia Vladimir Pemimpin Rusia pada hari Selasa, kemarin. Perusahaan induk Glavproduct, juga beberapa anak perusahaan juga tiga pabrik pengalengan disita serta diserahkan untuk Badan Manajemen Properti Federal Rusia, Rosimushchestvo.
Pemerintah juga akan mengambil alih perusahaan induk Glavproduct, yakni Promselkhozinvest yang digunakan dimiliki oleh Universal Beverage Company yang digunakan terdaftar dalam AS.
Glavproduct didirikan pada tahun 1999 oleh pelaku bisnis Negeri Paman Sam kelahiran Rusia, Leonid Smirnov yang digunakan beremigrasi dari Uni Soviet pada 1970-an kemudian kembali ke Rusia pada 1990-an untuk mencari lingkungan ekonomi baru, menurut RBC. Smirnov kemudian dilaporkan mulai memproduksi beragam makanan kaleng dengan brand Glavproduct melalui Universal Beverage Company.
Situs web resmi Glavproduct mengatakan, bahwa merek adalah produsen makanan kaleng terkemuka di area Rusia, dengan lebih banyak dari 500 brand daging kalengan, susu kental, juga ikan lalu sayuran kalengan.
Pada April 2023, Presiden Rusia mengesahkan dekrit yang mana memungkinkan pengambilalihan sementara aset milik perusahaan asing yang berbasis dalam Rusia dari negara-negara “tidak ramah”.
Saat itu, Rosimushchestvo diperintahkan untuk merancang pengawasan eksternal menghadapi anak perusahaan Rusia dari perusahaan energi Finlandia Fortum dan juga Uniper Jerman, yang dimaksud keduanya dianggap penting bagi keamanan energi negara.
Kremlin menyatakan langkah itu “mencerminkan sikap negara- negara Barat terhadap aset asing milik perusahaan Rusia.”
Pada Juli 2023, Rusia untuk sementara menasionalisasi perusahaan lokal raksasa makanan Prancis Danone, dan juga Baltika Breweries, yang dimaksud dikendalikan oleh raksasa bir Denmark Carlsberg Group.
Bisnis lokal Danone kemudian dikeluarkan dari manajemen negara, untuk sementara. Selanjutkan Glavproduct pada saat ini ditempatkan di tempat bawah kendali sementara negara oleh kebijakan presiden.
