JAKARTA – Kuantitas tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan di tempat bursa keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatatkan data pada hari terakhir pekan (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang digunakan merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya perasaan khawatir pemodal menghadapi peperangan dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor terhadap Meksiko lalu Kanada yang sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang disebutkan akan melakukan retaliasi kemudian menyulut peperangan dagang,” kata Lukman, disitir Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada dan juga Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan mengecil juga kegelisahan penanam modal akan terjadinya peperangan dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 juga Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari hari terakhir pekan pada mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Amerika Serikat dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada pembukaan penutupan, rupiah kebakaran dan juga ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang mana menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah dalam pangsa spot sudah pernah terdepresiasi 1,7% serta mencatat koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam dalam Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan mengungkapkan bahwa Bank Indonesia terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah dan juga otoritas terkait dan juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.
