JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau memiliki peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak belaka sebagai tumbuhan musiman dengan nilai ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan pertempuran penting pada habitat pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengumumkan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak secara langsung terhadap daya serap sektor terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengirimkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pemasaran tembakau kami menurun. Ini adalah menyebabkan kami jadi resah,” katanya, disitir Mingguan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidaklah cuma membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menurunkan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang mana terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif dikarenakan fokusnya hanya sekali pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi perekonomian bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan tumbuhan satu musim yang dimaksud miliki daya tarik oleh sebab itu nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan vegetasi ini mampu memutus siklus hama seperti kera kemudian tikus.
“Tembakau telah lama menjadi bagian dari budaya lalu identitas warga pedesaan, teristimewa pada area seperti Temanggung, Boyolali, juga Wonosobo, di tempat mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang dimaksud tersedia, tumbuhan tembakau memiliki keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang dimaksud menyebabkan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih berjauhan dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang digunakan melindungi hak kemudian kepentingan mereka. Banyak petani yang mana merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang bukan selaras dengan keinginan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga mengambil bagian mengoreksi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada ekosistem tembakau nasional yang dimaksud melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang tersebut semakin menekan keberlangsungan sektor tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang tersebut selama ini sudah berada di situasi yang rentan.
“Padahal, kebijakan masyarakat itu harusnya melibatkan pengamanan bagi semua pelaku di dalam ekosistem tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang tersebut ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak berbagai menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya wilayah yang belum mempunyai peraturan wilayah terkait pemeliharaan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat lalu area pada mengatur sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap saja berkelanjutan kemudian dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dimaksud dapat melindungi lapangan usaha tembakau kemudian para pekerja dalam dalamnya,” tutupnya.
